pengertian ekonomi publik

Pengertian Ekonomi Publik

Ekonomi publik adalah studi tentang kebijakan pemerintah melalui lensa efisiensi ekonomi dan pemerataan. Pada tingkat yang paling dasar, ekonomi publik memberikan kerangka untuk berpikir tentang apakah pemerintah harus berpartisipasi dalam pasar ekonomi dan sejauh mana peran pemerintah seharusnya. Ekonomi publik juga mempelajari akan peran pemerintah dalam menyediakan barang-barang publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta.

Dalam pengertian yang lain Ekonomi Publik merupakan cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalah-masalah publik dalam artian masyarakat, pemerintah atau negara, dalam konteks perekonomian seperti kebijakan subsidi atau perpajakan, regulasi atau deregulasi, nasionalisasi atau privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ekonomi publik juga disebut dengan finansial publik. Wikipedia menyebutkan bahwa financial publik mempelajari rancangan dari pajak pemerintah dan kebijakan pengeluaran dan efek ekonomi dari kebijakan-kebijakan tersebut (contohnya, program asuransi sosial).

Sejarah Ekonomi Publik

            Timbulnya disiplin ilmu ekonomi publik didasarkan beberapa landasan pikir sebagai berikut:

1.      Masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi produksi, dan alokasi konsumsi serta masalah makroekonomi yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi.

2.      Sistem Perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi (pemerintah atau bukan) serta bagaimana keputusan ekonomi diambil. Apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga.

3.      Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain). Secara umum saat ini diakui swasta harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun, bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini mampu mengatasinya.

4.      Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sahih. Sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.

Peran Pemerintah

            Ekonomi publik berkaitan erat dengan pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan kebijakan publik. Kebijakan publik diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penyediaan barang-barang publik dan barang-barang konsumsi lain.Dalam ekonomi publik peran pemerintah sangat penting. Peran pemerintah tersebut, yaitu:

1.      Fungsi Alokasi

Pemerintah berperan untuk menyediakan barang dan jasa yang berasal dari sumber daya yang ada dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.      Fungsi Distribusi

Pemerintah berperan untuk mendistribusikan sumber daya (barang dan jasa) kepada masyarakat secara adil dan merata, mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak serta meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.

3.      Fungsi Stabilisasi

Pemerintah berperan muntuk menciptakan keadaan yang aman dan nyaman dalam kehidupan bernegara demi terciptanya kondisi masyarakat yang sejahtera.

Kebijakan Publik

            Pemerintah juga berperan dalam menetapkan kebijakan dalam membagi peran pemerintah dan sektor privat dalam upaya penyediaan barang dan jasa. Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992; 2-4). 

            Kebijakan publik sangat berkait dengan administasi negara, yaitu ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Terdapat 3 (tiga) rangkaian kesatuan penting didalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy implementation) dan evaluasi kebijakan (policy evaluation).

Barang Publik

            Salah satu peran pemerintah melalui kebijakan publik yaitu, menyediakan barang publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Paul A. Samuelson merupakan ekonom pertama yang mengembangkan teori barang publik  mendefinisikan barang publik, atau yang ia sebut "konsumsi kolektif ", yaitu

... [Barang] yang semua menikmati kesamaan dalam arti bahwa konsumsi masing-masing individu semacam lead yang baik untuk tidak atau pengurangan konsumsi individu lain dari yang baik ...

            Barang publik bersifat non-rivalrous dan tidak dapat dikecualikan. Non-persaingan berarti bahwa konsumsi baik oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan untuk dikonsumsi oleh orang lain, dan tak dapat dikecualikan berarti bahwa tidak ada yang dapat dikecualikan secara efektif dari menggunakan baik. Barang publik memiliki aspek nonexcludability yang berarti bahwa biaya menjaga dari memanfaatkan barang dan jasa adalah mahal.  Barang publik masalah juga erat kaitannya dengan  eksternalitas-eksternalitas kompleks multilateral yang biasanya disertai dengan free rider yang merupakan masalah yang terjadi pada barang dan jasa yang bersifat non-saingan dan tidak bisa dikecualikan.

Jadi, barang publik merupakan barang konsumsi bersama dimana semua masyarakat dapat mengkonsumsinya tanpa adanya suatu pengorbanan dan tanggung jawab secaar langsung akan kerusakan. Barang publik hanya dapat disediakan oleh pemerintah, dimana pemerintah tidak meminta kompensasi secara langsung kepada masyarakat yang mengkonsumsinya. Barang public memiliki sifat tidak ada persaingan dan tidak ada pengecualian. Non persaingan berati konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan untuk dikonsumsi oleh orang lain, dan tak dapat dikecualikan berarti bahwa tidak ada yang dapat dikecualikan secara efektif  menggunakan barang tersebut. Kebalikan dari barang publik adalah barang swasta, dimana terdapat pengecualian terhadap konsumsi barang tersebut. Penggunaan barang publik secara bersama-sama tersebut menimbulkan eksternalitas baik positif ataupun negatif.

	Excludable Dikecualikan	Non-excludable Bisa dikecualikan
Rivalrous Rivalrous	Private goods Swasta barang food, clothing, cars, personal electronics makanan, pakaian, mobil, elektronik pribadi	Common goods ( Common-pool resources ) Barang umum ( common-kolam sumber ) fish stocks, timber, coal stok ikan, kayu, batu bara
Non-rivalrous Non-rivalrous	Club goods Klub barang cinemas, private parks, satellite television bioskop, taman pribadi, televisi satelit	Public goods Barang publik free-to-air television, air, national defense free-to-air televisi, udara, pertahanan nasional

Contoh umum barang publik meliputi: pertahanan, kembang api, mercusuar, udara bersih dan lingkungan barang, dan informasi, seperti pengembangan perangkat lunak, penulis, dan penemuan. Penegakan hukum, jalan, perpustakaan, museum, dan pendidikan yang umumnya merupakan klasifikasi sebagai barang publik, tetapi mereka secara teknis diklasifikasikan dalam hal ekonomi sebagai kuasi-publik barang karena dikecualikan.

Eksternalitas

            Eksternalitas merupakan biaya atau manfaat tidak menular melalui harga yang  terjadi oleh pihak yang tidak setuju dengan tindakan yang menyebabkan biaya atau manfaat.  Eksternalitas ada dua macam, yaitu eksternalitas negatif atau biaya eksternalitas, yaitu tindakan dari suatu produk pada konsumen yang membebankan efek samping negatif pada pihak ketiga, atau disebut "biaya social”. Sedangkan eksternalitas positif atau manfaat eksternalitas, yaitu manfaat yang diterima oleh pihak ketiga karena suatu proses produksi. Dalam kasus eksternalitas negatif dan positif, harga di pasar yang kompetitif tidak mencerminkan seluruh biaya atau manfaat dari memproduksi atau mengkonsumsi produk atau jasa.  Juga, produsen dan konsumen tidak mungkin menanggung semua biaya manfaat dari kegiatan ekonomi, dan terlalu banyak atau terlalu sedikit barang akan diproduksi atau dikonsumsi dalam hal biaya keseluruhan dan manfaat bagi masyarakat.

            Contoh eksternalitas negatif yaitu, timbulnya polusi dan pencemaran air yang dirasakan oleh manusia, hewan dan tumbuhan. Biaya bersama menurunnya kesehatan dan vitalitas yang disebabkan oleh merokok dan / atau penyalahgunaan alkohol. "Biaya" di sini, adalah bahwa memberikan kesejahteraan sosial yang minimal. Para ekonom lebih sering mengaitkan masalah ini dengan kategori moral hazard, bahwa pihak terisolasi dari risiko mungkin berperilaku berbeda dari cara mereka jika mereka sepenuhnya terkena risiko. Sebagai contoh, seorang individu dengan asuransi terhadap pencurian mobil mungkin kurang waspada tentang mengunci mobilnya, karena konsekuensi negatif dari pencurian mobil adalah (sebagian) ditanggung oleh perusahaan asuransi. Contoh dari eksternalitas positif, yaitu  peningkatan pendidikan individu dapat membawa manfaat masyarakat yang lebih luas dalam bentuk ekonomi yang lebih besar pada produktivitas , tingkat pengangguran rendah, mobilitas rumah tangga yang lebih besar dan tingginya tingkat partisipasi politik.

Kegagalan Pasar

            Kegagalan pasar adalah situasi dimana sebuah pasar efisien dalam mengatur produksi atau alokasi barang dan jasa ke konsumen. Ekonom normalnya memakai istilah ini pada situasi dimana inefisiensi sudah dramatis, atau ketika disugestikan bahwa institusi non pasar akan memberi hasil yang diinginkan. Empat jenis utama penyebab kegagalan pasar adalah :

1.      Monopoli atau dalam kasus lain yaitu penyalahgunaan dari kekuasaan pasar dimana "sebuah" pembeli atau penjual bisa memberi pengaruh signifikan pada harga atau keluaran. Penyalahgunaan kekuasaan pasar bisa dikurangi dengan menggunakan undang-undang anti-trust.

2.      Eksternalitas, terjadi dalam kasus dimana "pasar tidak dibawa kedalam akun dari akibat aktivitas ekonomi di dalam orang luar/asing." Ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif.

3.      Barang publik seperti pertahanan nasional dan kegiatan dalam kesehatan publik seperti pembasmian sarang nyamuk. Contohnya, jika membasmi sarang nyamuk diserahkan pada pasar, maka jauh lebih sedikit sarang yang mungkin akan dibasmi. Untuk menyediakan penawaran yang baik dari barang publik, negara biasanya menggunakan pajak-pajak yang mengharuskan semua penduduk untuk membayar pada barang publik tersebut (berkaitan dengan pengetahuan kurang dari eksternalitas positif pada pihak ketiga/kesejahteraan sosial).

4.      Informasi asimetris atau informasi yang tidak sempurna. Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan baik dari pihak yang lain. Biasanya para penjual yang lebih tahu tentang produk tersebut daripada sang pembeli, tapi ini tidak selalu terjadi dalam kasus ini. Contohnya, para pelaku bisnis mobil bekas mungkin mengetahui bagaimana mobil tersebut telah digunakan sebagai mobil pengantar atau taksi, informasi yang tidak tersedia bagi pembeli. Contoh dimana pembeli memiliki informasi lebih baik dari penjual merupakan penjualan rumah atau vila, yang mensyaratkan kesaksian penghuni sebelumnya. Seorang broker real estate membeli rumah ini mungkin memiliki informasi lebih tentang rumah tersebut dibandingkan anggota keluarga yang ditinggalkan.